Thursday, September 18, 2014

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM APLIKASI PEMERIKSAAN MANAJEMEN

GCG dalam Aplikasi Pemeriksaan Manajemen
Corporate governance dapat kita definisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan unsur-unsurnya secara umum adalah :
·         Keadilan
·         Transparansi
·         Akuntabilitas
·         Pertanggungjawaban
Pada prinsipnya corporate governance menyangkut kepentingan para pemegang saham; perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam corporate governance; transparansi dan penjelasan; serta peranan dewan komisaris dan komite audit.
Dalam penyelenggaraan good corporate governance (GCG) mensyaratkan 8 karakteristik dasar, yaitu (1) partisipasi, (2) orientasi pada konsensus, (3) akuntabilitas, (4) transparansi, (5) responsif, (6) efektif dan efisien, (7) ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan (8) penegakan/supremasi hukum. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan. GCG juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan.
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.
Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Sehingga fokus dari GCG itu mengarah kepada para pemegang saham utamanya adalah pemegang saham minoritas. “Good corporate governance adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut.” James D. Wolfensohn mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan pada perusahaan haruslah dapat dipertanggung jawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya.
Good corporate governance (GCG) mengandung prinsip di dalam pengertiannya. Dimana prinsip ini merupakan satuan yang tak terpisahkan dan harus dijalankan secara menyeluruh bukan hanya difokuskan pada salah satu komponen yang ada di dalamnya, dengan demikian maka pencapaian tujuan perusahaan akan dengan mudah terlaksana. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep/117/M-MBU/2002, GCG memiliki lima prinsip yaitu:
1.      Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2.      Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
3.      Akuntabilitas yaitu kejelasan dari fungsi perusahaan tersebut sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.
4.      Pertanggungjawaban kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5.      Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan utama penerapan GCG di dalam instansi adalah pengoperasionalan dari instansi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan pencapaian sasaran dari perusahaan dapat tercapai. Sedangkan berdasar pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Penerapan good corporate governance pada BUMN, bertujuan untuk :
1.     Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2.    Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi.
3.    Mendorong agar organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4.      Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5.      Meningkatkan iklim investasi nasional.
6.      Mensukseskan program privatisasi.
Tujuan utama corporate governance seperti yang dinyatakan dalam OECD adalah: (1) Untuk mengurangi kesenjangan (gap) antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas dan pemegang saham lannya), (2) Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi, (3) Mengurangi biaya modal (cost of capital), (4) Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan, (5) Menciptakan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para stakeholders (kreditur, investor, karyawan perusahaan, bondholders, pemerintah, dan shareholders).
Terdapat dua jenis mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (shareholder) yaitu mekanisme pengendalian perusahaan perusahaan internal dan mekanisme pengendalian berdasarkan pasar. Mekanisme pengendalian internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.
Secara umum corporate governance menyangkut sarana, mekanisme yang berperan sebagai cek atau self-serving behaviour manajer. Pengelolan perusahaan yang terbuka (transparent) dan accountable bisa mencegah terjadinya bisa mencegah terjadinya self-serving behaviour. Good corporate governance dengan demikian bisa diartikan sebagi interaksi antar struktur dan mekanisme yang menjamin adanya control dan accountability, namun tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Faktor utama yang mendorong terciptanya effective corporate governance adalah internal auditors, board of director, senior management, dan external auditors.
Masalah corporate governance juga menjadi perhatian di Indonesia. FCGI (2001) menuliskan prnsip-prinsip internasional mengenai corporate governance, antara lain mencakup: Pertama, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders). Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar, dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Kedua, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatment of stakeholders). Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama terhadap para pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, dengan kerterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham lain. Ketiga, peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan (the roles of stakeholder). Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
Keempat, keterbukaan dan transparansi (disclosure and transparency). Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan. Kelima, akuntabilitas dewan komisaris (the responsibility of the board). Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pegawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan pemegang saham.

Komite Audit
Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.
Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain: (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, (3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, (4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, (5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten, (6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.
Terdapat bukti empiris tentang dampak komposisi komite audit dan kendali dari pengelola perusahaan pada efektivitas komite audit berdasarkan survey atas komite audit perusahaan yang listing di BEJ. Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak positif yang signifikan dalam efektivitas komite audit. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit secara signifikan selain komposisinya, diantaranya kekuatan mengendalikan perusahaan oleh pemegang saham, makin banyaknya perwakilan komisaris independen dalam dewan komisaris, pengendalian oleh dewan komisaris, dan lamanya komite audit menjabat.

Hubungan Good Corporate Governance dengan Audit Manajemen
Good corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dengan tujuan agar operasional perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan stakeholder perusahaan lainnya. Salah satu mekanisme dalam GCG yang sangat berkaitan dengan audit manajemen adalah keberadaan komite audit. Komite audit dalam mekanisme GCG berfungsi sebagai kontrol terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Komite audit juga bertugas untuk memastikan bahwa fungsi audit internal dalam perusahaan telah berjalan dengan baik. 
Komite audit juga memainkan peranan yang penting dalam proses audit manajemen pada perusahaan. Komite audit dapat membantu proses audit manajemen. Auditor eksternal yang sedang melakukan audit manajemen dapat meminta bantuan kepada internal audit untuk memudahkan proses audit manajemen.


DAFTAR PUSTAKA

Nasution, Marihot. 2011. Peran Komite Audit dalam Manajemen Laba Perusahaan Perbankan. Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Batam.

Oktafia, Yuventi. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Universitas Brawijaya, Malang.


Sari, Maylia Pramono dan Raharja. 2011. Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro. 

Monday, September 15, 2014

Peran Audit untuk Mengungkap Penyalahgunaan Anggaran Proyek di Perusahaan Jasa Konstruksi


Program peningkatan perekonomian di Indonesia sangat ditunjang dengan adanya infrastruktur yang memadai. Kegiatan perekonomian akan berkembang dengan baik jika didukung oleh adanya fasilitas infrastruktur. Hal inilah yang membuat pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur selama tahun 2013 dengan fokus pada proyek-proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek-proyek tersebut terdiri dari pembangunan infrastrukur bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Untuk tol dalam kota, yang akan dikembangkan adalah Bandung Intra Tol Road dengan investasi sebesar 800 juta dolar AS. Untuk wilayah Bali, jalan tol Serangan-Tanjung Benoa dengan nilai investasi 196,1 juta dolar AS. Untuk proyek infrastruktur pelabuhan dan bandara, program yang akan dikembangkan adalah perluasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan nilai investasi 1,17 miliar dolar AS, perluasan Bandara Soekarno-Hatta dengan nilai investasi sebesar 800 juta dolar AS, dan perluasan Bandara Tjilik Riwut Kalimantan Tengah sebesar 11,31 juta dolar AS. 
Sebagian besar proyek yang dicanangkan dalam program MP3EI pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berada langsung di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek-proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang sangat tinggi sehingga rawan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Bentuk praktek-praktek penyalahgunaan anggaran ini dapat melibatkan perusahaan konstruksi dan pihak pemerintah. Beberapa temuan dari berbagai LSM maupun lembaga independen mengindikasikan terjadi penyalahgunaan anggaran dalam proyek konstruksi.
Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan naiknya anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah di kabupaten/kota di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur yang berkisar antara 11%-13% tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur (khususnya infrastruktur jalan). Bahkan malah semakin tinggi tingkat kerusakannya. Pada tahun 2007, panjang jalan kabupaten/kota dengan kualitas rusak-parah mencapai 24,9% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 44.4%. Hal ini disebabkan karena adanya praktek penyalahgunaan anggaran salah satunya adalah faktor korupsi yang memperburuk kinerja investasi tersebut. Praktek korupsi pada proyek pemerintah umumnya dilakukan dengan mark-up atau menaikkan nilai proyek dari yang semestinya namun dengan kualitas pekerjaan yang sama. Praktek korupsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan peningkatan besaran alokasi anggaran, namun tidak mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Praktek ini terjadi akibat kerjasama oknum pejabat pemerintah dengan perusahaan konstruksi. Peningkatan anggaran juga terjadi sebagai dampak dari ekspektasi birokrat di daerah untuk mendapatkan keuntungan dari proyek infrastruktur (Susanto dan Makmur, 2013). Hal ini tercermin dari peningkatan anggaran belanja pemerintah pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerapan e-procurement memang bisa menjadi salah cara untuk mengurangi praktek korupsi, namun peluang korupsi masih dapat terjadi dengan lemahnya sistem pengawasan pengerjaan proyek infrastruktur (Tuanakotta, 2013). Studi kajian World Bank menyebutkan indikasi korupsi di proyek infrastruktur di Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 40%. Selain korupsi, praktek penyalahgunaan anggaran dalam proyek konstruksi adalah pemberian fee kepada pihak pemerintah selaku pemilik proyek untuk dapat kemudahan memenangkan proses tender. Sudah menjadi rahasia umum bagi publik bahwa ada fee yang harus diberikan kepada pejabat pembuat komitmen agar proses tender dapat dimenangkan oleh satu pihak tertentu. Praktek ini sering dilakukan khususnya pada proyek-proyek pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Praktek penyalahgunaan anggaran lainnya adalah perusahaan konstruksi memanipulasi harga satuan barang atau material untuk pembangunan proyek konstruksi dengan supplier material. Dalam industri konstruksi, hal ini sering disebut “tutup lubang” yang artinya perusahaan konstruksi berusaha menutup biaya operasional dengan memanipulasi harga material sebagai dampak atau akibat dari praktek pemberian fee kepada pejabat daerah atau panitia tender. Manipulasi harga bahan material yang tidak tercantum dalam kontrak dengan supplier dapat menimbulkan perubahan estimasi di dalam penetapan biaya atas pekerjaan konstruksi. Umumnya perusahaan akan mencantumkan harga material yang sebenarnya di dalam menyusun kontrak tender, namun harga pembayaran material oleh perusahaan kepada supplier lebih rendah dari harga yang tercantum di kontrak sehingga kualitas material yang dipergunakan di proyek lebih rendah dari spesifikasi yang telah ditetapkan. Tentu saja semua praktek penyalahgunaan anggaran ini akan memiliki dampak yang luas. Kualitas infrastruktur yang dihasilkan sangat jauh dari harapan. Masyarakat umum yang seharusnya menikmati hasil pembangunan infrastruktur tersebut harus menjadi korban dari praktek-praktek penyalahgunaan anggaran. Jika praktek seperti ini terus berlangsung, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap perusahaan jasa konstruksi dan pemerintah sebagai pemilik dan pelaksana tender akan menurun. Diperlukan adanya suatu tindakan yang jelas untuk mengungkap praktek penyalahgunaan anggaran ini.    
Peran audit sangat penting untuk membantu mengungkap permasalahan penyalahgunaan anggaran dalam proyek konstruksi. Auditor yang sedang melaksanakan audit harus mengembangkan metode audit yang sesuai dengan permasalahan anggaran ini. Hal yang pertama dapat dilakukan oleh auditor untuk mengetahui apakah ada penyalahgunaan anggaran atau tidak adalah mempelajari kontrak tender yang dibuat antara perusahaan konstruksi dan pemilik proyek. Secara umum, kontrak pengadaan barang dan jasa sama untuk setiap proyek pemerintah, namun adakalanya karena proyek konstruksi tersebut memiliki spesifikasi khusus atau metode pelaksanaan proyeknya yang khusus, maka ada item-item tertentu yang dibuat mendetail pada kontrak tender tersebut. Item-item tersebut misalnya saja metode pembayaran termin atau pengakuan pendapatan yang digunakan. Hal ini harus diperhatikan oleh auditor mengingat potensi kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan melakukan pengakuan pendapatan lebih cepat dari yang seharusnya untuk meningkatkan laba. Pengakuan pendapatan harus sejalan tingkat kemajuan pelaksanaan proyek. Untuk memastikan hal ini, auditor dapat melihat proyek secara langsung (observation) serta melihat catatan kemajuan proyek dan pengakuan pendapatan yang telah dilakukan. Ada kalanya auditor menemukan mismatch artinya pengakuan pendapatannya telah dilakukan tetapi beban yang terkait belum dicatat. Memahami kontrak tender harus dilakukan oleh auditor karena kontrak tender adalah salah satu bukti audit yang penting dan juga merupakan petunjuk awal terjadi penyalahgunaan anggaran jika syarat-syarat dalam kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan. Untuk mengungkap pemberian fee kepada pejabat pemerintah merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena umumnya pemberiaan fee dilakukan secara tunai. Meskipun sulit untuk dibuktikan, auditor dapat menggunakan metode follow the money atau menelusuri kemana saja aliran-aliran transaksi uang yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi selama jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut. Umumnya, dari transaksi tersebut auditor dapat mengetahui dengan pihak mana saja perusahaan melakukan transaksi keuangan, meskipun peluang untuk menemukan penyalahgunaan anggaran pemberian fee tersebut sangat kecil.  
Penyalahgunaan anggaran seperti praktek mark-up atau menaikkan nilai proyek dapat ditemukan dari pemeriksaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang disusun oleh perusahaan konstruksi ketika mengikuti tender proyek. Auditor yang sedang melaksanakan proses audit juga dapat meminta bantuan kepada ahli konstruksi untuk menilai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Korupsi dapat terindikasi jika RAB tidak sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) proyek konstruksi tersebut. Estimasi nilai proyek yang terdapat pada DED merupakan estimasi sebenarnya berapa seharusnya nilai proyek tersebut ditenderkan. Auditor dapat menilai kembali RAB yang telah dibuat oleh perusahaan konstruksi dan membandingkannya dengan nilai proyek yang seharusnya. Penyalahgunaan anggaran terjadi saat nilai proyek yang tercantum pada RAB saat mengikuti tender berbeda dengan nilai proyek yang semestinya. Untuk praktek manipulasi terhadap harga satuan barang atau material, pengungkapannya sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan pada perusahaan konstruksi, praktek inilah yang sebenarnya memberikan keuntungan finansial pada perusahaan ketika biaya operasional perusahaan dipergunakan untuk memberikan fee kepada pejabat pemerintah. Umumnya dalam pelaksanaan proyek perusahaan konstruksi sudah memiliki kerjasama dengan supplier. Dalam hal ini sangat mungkin akan timbul “hubungan istimewa” antara perusahaan konstruksi dengan supplier untuk menutupi praktek ini. Auditor dapat mengirimkan konfirmasi seperti halnya pengiriman konfirmasi hutang kepada supplier. Konfirmasi ini juga harus dikolaborasikan dengan bukti-bukti lain misalnya faktur transaksi. Namun, dalam prakteknya supplier akan tetap memberikan informasi bahwa harga satuan barang atau material yang dipergunakan oleh perusahaan konstruksi dalam menyusun RAB adalah sama dengan harga satuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan.  Tentu saja hal ini akan mempersulit auditor untuk menemukan kecurangan penyalahgunaan anggaran meskipun sebenarnya penyalahgunaan anggaran tersebut telah terjadi.  
Proses audit untuk mengungkap penyalahgunaan anggaran ini jika sekiranya dapat dilaksanakan memiliki implikasi yang baik bagi investasi untuk perusahaan-perusahaan jasa konstruksi. Seperti diketahui bahwa saat ini telah ada tiga perusahaan BUMN kontraktor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Wijaya Karya (Persero), dan PT. Adhi Karya (Persero). Proses audit akan membantu perusahaan dalam menyediakan informasi yang lebih relevan dan reliabel bagi para investor dan konstituen laporan keuangan yang lain. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan perusahaan. Item-item yang ditambahkan tersebut misalnya saja metode pengakuan pendapatan, dasar untuk klasifikasi aktiva dan kewajiban lancar, pengaruh setiap revisi estimasi, dan jumlah pekerjaan dalam kontrak yang belum selesai. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan informasi mengenai usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan proyek-proyek apa saja yang akan dikerjakan oleh perusahaan dalam waktu depan. Pengungkapan penuh (full disclosure) dalam laporan keuangan juga merupakan peran audit untuk menjaga agar perusahaan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran.
Perusahaan konstruksi juga akan lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, khususnya pada proses tender dan pelaksanaan pembangunan proyek. Perusahaan juga dapat beroperasi dengan lebih efisien jika transparansi dan akuntabilitas anggaran sudah dilakukan. Seperti diketahui bersama, tingkat solvabilitas perusahaan konstruksi tinggi. Hal ini karena perusahaan konstruksi sebagian besar pendanaannya dengan hutang (Soetedjo, 2009). Jika solvabilitas tinggi tetapi didukung oleh efisiensi pelaksanaan proyek sehingga target margin laba tetap terjaga, hal ini bukanlah suatu masalah bagi perusahaan. Namun demikian, harus tetap dilihat kemampuan perusahaan membayar bunga dari laba operasi. Informasi seperti ini tentu saja diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kreditur. Implikasi-implikasi yang telah disebutkan sebelumnya hanya beberapa implikasi yang dapat dihasilkan dari proses audit. Namun, jika dilihat dari permasalahan yang dikemukakan, implikasi terpenting dari keseluruhan proses audit terhadap perusahaan jasa konstruksi adalah memastikan anggaran proyek dipergunakan dengan benar sehingga akan berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur yang dihasilkan.   



DAFTAR PUSTAKA

Soetedjo, Soegeng. 2009. Teori Akuntansi Keuangan (Teori Akuntansi Positif), Konsekuensi Ekonomi, dan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan. Surabaya: Airlangga University Press.

Susanto, H. dan H. Makmur. 2013. Auditing Proyek-Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Tuanakotta, Theodorus, M. 2013. Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.